Namun, ironisnya, ini sering memperlambat pelayanan publik. Banyak aplikasi yang dibuat pemerintah tidak diimbangi dengan pemahaman masyarakat tentang cara penggunaannya. Ditambah lagi, masalah infrastruktur digital dan perbedaan tingkat pemahaman masyarakat malah memperparah kesenjangan digital tersebut.
“Tidak hanya itu, banyak dari aplikasi tersebut didesain kurang baik, punya sistem yang lambat, dan minim pemeliharaan setelah diluncurkan,” tambah Siagian. Beberapa aplikasi bahkan ditinggalkan setelah proyek selesai tanpa ada pembaruan atau peningkatan fitur. Hal ini memberi kesan bahwa proyek aplikasi pemerintah lebih kepada formalitas untuk menghabiskan anggaran ketimbang benar-benar bertujuan meningkatkan efisiensi.
Proyek aplikasi pemerintah juga rentan dipengaruhi oleh kepentingan politik dan bisnis. Seringkali, pengadaan aplikasi diberikan kepada vendor yang tidak kompeten yang kebetulan memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu. Akibatnya, aplikasi yang dihasilkan berkualitas rendah, penuh bug, dan tidak berfungsi dengan baik. “Proyek semacam ini seolah hanya menjadi sarana untuk mengalokasikan anggaran, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat,” kritik Siagian.
Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2023 menunjukkan bahwa ada sekitar 27 ribu aplikasi milik pemerintah pusat dan daerah yang tidak efektif disebabkan oleh kurangnya integrasi dan sinkronisasi. Sering kali, prinsip interoperabilitas dan kolaborasi terabaikan. “Seandainya aplikasi dapat dioptimalkan, banyak anggaran yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain,” ungkap Siagian mempertanyakan lebih lanjut.
“Ini jadi pertanyaan serius, aplikasi ini dibangun hanya sekadar untuk menyerap anggaran? Hanya untuk belanja-belanja birokrasi?” tambahnya. Jika pemerintah serius dalam digitalisasi, fokus seharusnya tidak hanya pada jumlah, tetapi juga pada kualitas aplikasi. Di tingkat daerah, aplikasi seringkali menjadi program seremonial, dengan nama-nama unik seperti Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan Warga Kurang Mampu di Kabupaten Cirebon (SiPEPEK) atau Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Sisemok). Ini menunjukkan bahwa prioritas lebih pada popularitas nama ketimbang kualitas manfaat aplikasi.
