Tantangan Keamanan Siber dan Infrastruktur Digital
Keamanan siber dan proteksi data menjadi perhatian utama. Potensi bocornya data pribadi dalam digitalisasi layanan publik menuntut adanya sinkronisasi, tidak hanya pada regulasi, tetapi juga pada standar, prosedur, dan teknologi di berbagai level pemerintahan. Standar teknis dan operasional harus selaras untuk memastikan sistem dapat saling berkomunikasi, termasuk standar keamanan data, protokol komunikasi, dan format data dalam berbagai aplikasi e-government.
Dari segi infrastruktur, perbedaan kualitas antara daerah di luar Pulau Jawa dan pusat serta daerah di Jawa masih menjadi hambatan. Luas dan kondisi geografis Indonesia menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan IT, dan beberapa daerah masih belum terjangkau oleh sinyal internet atau komunikasi seluler. Ketimpangan ini bakal menghambat penerapan transformasi digital secara optimal, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pelayanan birokrasi kepada masyarakat.
Perlunya Pembenahan Serius
Kajian yang dilakukan Siagian bersama Tim Kajian Transformasi Digital Layanan Publik Pemerintahan Daerah di Ditpolhukam BRIN menemukan bahwa stagnasi dalam transformasi digital banyak dipicu oleh anggaran yang lebih besar habis untuk urusan birokrasi: sosialisasi, rapat teknis, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan kapasitas aparatur daerah.
“Kondisi ini menyebabkan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pemeliharaan aplikasi layanan digital semakin kecil, yang berujung pada buruknya kualitas layanan kepada publik,” jelas Siagian. Jika masalah birokrasi ini terus berlanjut, digitalisasi hanya akan menjadi pembicaraan di ruang rapat, tanpa sampai dirasakan masyarakat. Tidak sedikit pengeluaran untuk aplikasi pemerintah yang malah menjadi temuan BPK atau bahkan modus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
Untuk memastikan digitalisasi pemerintahan tidak terhenti di ruang rapat, Siagian menegaskan pentingnya langkah-langkah strategis: memperbaiki infrastruktur dengan akses internet yang merata, terutama di daerah terpencil; memberikan pelatihan dan edukasi kepada aparatur pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital; bekerja sama dengan sektor swasta untuk solusi inovatif; dan melakukan evaluasi berkala yang melibatkan masyarakat dalam proses implementasi.
“Digitalisasi pemerintahan punya potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan transparansi, tetapi keberhasilan ini sangat tergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tutup Siagian. “Jika hanya berhenti di ruang rapat, digitalisasi tidak akan memberikan dampak nyata. Jadi, diperlukan komitmen bersama untuk memastikan teknologi benar-benar menjadi alat yang inklusif dan berguna bagi semua,” tambahnya. Informasi ini dihimpun Warta Nasrani dari Antara, Selasa (22/7/2025).
